Oleh: Budiarman Bahar
Diplomasi ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan diplomasi sebuah negara di negara lain untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di bidang ekonomi dan perdagangan melalui jalur diplomatik.
Memperjuangkan kepentingan nasional sebuah negara tentunya melibatkan multi-stakeholders, yaitu pemerintah dengan kementerian/lembaganya dan sektor swasta, seperti para pengusaha. Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi contoh diplomasi ekonomi yang dimainkan oleh pelaku sektor publik dan swasta melalui jalur diplomatik yang dimilikinya.
Di sekitar tahun 1986, Menlu Spanyol Francisco Fernandez Ordoñez memberikan ceramah di depan peserta Escuela Diplomatica, sekolah para diplomat, termasuk peserta asing seperti saya. Ia mengagumi diplomasi ekonomi Jepang.
Meurut Ordoñez, duta besar Jepang menemuinya beberapa kali untuk meminta Spanyol mengijinkan Jepang membuat pabrik mobil. Saat itu, ia menolak dengan berbagai alasan adanya kebijakan pemerintahnya dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), pendahulu Uni Eropa.
Beberapa lama kemudian dubes Jepang kembali datang dengan menyempurnakan usulannya. Tetapi tetap gagal mendapat persetujuan. Ketiga kali ia datang dengan argumentasi baru yang dibangun berdasarkan masukan pengusahanya dan menunjukkan contoh beberapa negara MEE lainnya yang memberikan ijin mobil asing diproduksi di sana.
Kegigihan duta besar Jepang memberi hasil. Pemerintah Spanyol tidak bisa lagi menolak tetapi memberi pembatasan-pembatasan atas mobil yang akan diproduksi Jepang di sana. Jepang diijinkan memproduksi mobil yang memiliki kapasitas mesin yang besar, seperti truk dan sedan di atas 2000 cc.
Hal ini dimaksudkan untuk memproteksi mobil buatan Spanyol sendiri. Meskipun ada pembatasan, bagi Jepang ini sebuah peluang yang berhasil diperjuangkannya, dan bagi produsen otomotif Jepang, yang penting kaki mereka sudah masuk dulu di pasar Jepang.
Seperti Jepang, Korea juga memiliki diplomasi ekonomi dan perdagangan yang kuat. Kerja sama pemerintah dengan pengusaha di Korsel sangat erat, dalam arti keduanya bekerja sama untuk memajukan perekonomian negara, bukan sekedar kepentingan pengusaha dalam mencari keuntungan.
Untuk itu diplomasi Korsel memberikan perhatian khusus dalam membantu memajukan perdagangan luar negeri dengan membangun hubungan bilateral, regional maupun multilateral, baik untuk mendapatkan dan menjamin bahan baku bagi industrinya, mendapatkan investasi, maupun untuk kepentingan pemasaran produk-produknya di luar negeri.
Karena itu tidaklah heran jika Korsel sangat menjaga hubungannya dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang dibutuhkannya, pasar yang besar dan juga menjadi sumber tenaga kerja semi skill mengingat mulai langkanya tenaga-tenaga yang mau bekerja pada industri Korsel yang tergolong 3D, yaitu dirty, dangerous and difficult, perkejaan yang sudah ditinggalkan pekerja Korsel. Belakangan ini perusahaan besar mereka juga menerima tenaga-tenaga ahli Indonesia.
Dua contoh di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa diplomasi ekonomi-perdagangan membutuhkan sebuah kerja sama yang erat antara pemerintah dengan para pengusaha di mana pemerintah melalui perwakilan diplomatiknya memberi bantuan diplomasi penuh bagi keberhasilan menggolkan kepentingan nasionalnya, termasuk membantu produk mereka merambah pasar internasional.
***
Ada beberapa alasan pentingnya kerjasama pengusaha atau sektor swasta dengan kedutaan kita di luar negeri.
Pertama, diplomat dipercaya ucapannya mewakili kehendak atau interest negaranya, karena itu ucapannya menjadi perhatian karena akan menyangkut hubungan baik kedua negara.
Kedua, diplomat memiliki akses yang lebih luas untuk memasuki berbagai instansi dan menemui pejabat tinggi setempat.
Ketiga, dalam membuka pasar, negosiasi akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan melalui jalur diplomatik.
Keempat, informasi-informasi yang dibutuhkan dari instansi tertentu di negara itu akan lebih mudah diperoleh melalui jalur diplomatik daripada pengusaha, termasuk bisa diperoleh dari kolega diplomat asing lainnya.
Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya menyadari perlunya peningkatan diplomasi ekonomi, yaitu dengan rencana memunculkan kembali unit eselon satu yang dulu pernah ada untuk menangani secara khusus masalah hubungan ekonomi luar negeri, yaitu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
Dengan adanya unit eseleon satu yang baru ini, diharapkan dapat mempertajam sasaran diplomasi kita di bidang ekonomi melalui kerja sama multi-stakeholders, yaitu dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait serta para pengusaha.
Untuk itu, pemerintah perlu menjabarkan dengan jelas kepada para pelaku diplomasi ekonomi apa yang menjadi kepentingan nasional kita yang perlu diperjuangkan melalui diplomasi ekonomi.
Perlu sinkronisasi antara kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh perwakilan diplomatik kita dengan apa yang menjadi kepentingan pengusaha. Dengan demikian diharapkan didapatkan pemahaman yang sama dari setiap pelaku diplomasi ekonomi tentang bagaimana diplomat dan pelaku bisnis bersatu yang berakhir dengan mengejar kesepakatan bisnis dan pada saat yang sama keduanya melayani kepentingan ekonomi nasional.(*)
*) Penulis pengamat hubungan internasional, mantan diplomat.
